Jumat, 05/09/2014 14:31 WIB
RUU Pilkada
"Kaitan dengan calon independen itu kan muncul dari undang-undang yang sekarang ini. Tapi kami juga melihat bagaimana stagnasi pembangunan daerah terjadi karena Kepala Daerah yang terpilih berasal dari calon independen. Mereka tak punya komunikasi dengan DPRD sehingga pembangunan terhambat dan masyarakat dirugikan," ujar Taufik saat berbincang dengan detikcom, Jumat (5/9/2014).
Sebaliknya bila Kepala Daerah dipilih oleh DPRD maka kerjasama antara eksekutif dengan legislatif di daerah lebih terjalin. DPRD pun disebut Taufik merupakan perwakilan dari rakyat.
"Artinya sepakat atau tidak sepakat, DPRD merupakan mandataris dari undang-undang sebagai representasi rakyat. Kaidah itu yang akan kami pertimbangkan," imbuh Wakil Ketua MPR RI ini.
Dia juga menekankan bahwa pemilihan langsung selama 10 tahun belakangan ini tak banyak bermanfaat dalam pembangunan. Konflik horisontal kerap muncul akibat dari egosentrisme kekuasaan.
"Jadi ketika calon itu menang dalam pemilihan langsung, yang muncul adalah lebih banyak mudarat ketimbang manfaat. Seperti misalnya data yang disebutkan Presiden SBY saat pidato kenegaraan bahwa dari 548 pimpinan kabupaten/kota, sebanyak 300 terlibat korupsi. Ini kan karena egosentrisme kekuasaan yang tidak bisa dikontrol oleh DPRD," pungkas Taufik.
Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB
(bpn/erd)
Foto Video Terkait
This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
Bagus Prihantoro Nugroho 05 Sep, 2014
-
Source: http://detik.feedsportal.com/c/33613/f/656083/s/3e2adca7/l/0Lnews0Bdetik0N0Cread0C20A140C0A90C0A50C1431550C268240A70C10A0Cpilkada0Elewat0Edprd0Epan0Ecalon0Eindependen0Ehambat0Epembangunan/story01.htm
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com