Senin, 08/09/2014 06:03 WIB
"Praktek korupsi di Kepala Daerah tingkat II untuk IUP akan semakin parah dan semakin rentan karena korporasi tambang lebih mudah menyogok anggota DPRD dan sebaliknya anggota DPRD merasa lebih leluasa memeras kepala daerahnya," ujar Busyro dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (8/9/2014).
Terkait kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, memang memunculkan sebuah pola tertentu. Perusahaan yang berkepentingan untuk mendapatkan izin usaha, akan memberikan uang pelicin kepada bupati. Inisiatif berasal dari kedua pihak.
Dari sudut pandang lain, mantan Ketua KY ini juga memaparkan sejumlah poin kelemahan dari sistem Pilkada melalui DPRD. Salah satunya adalah soal hilangnya kesempatan untuk melibatkan masyarakat secara langsung melalui proses demokrasi.
"Dari sudut pandang untuk mematangkan kesadaran berdemokrasi, Pemilukada oleh merambah hak-hak demokrasi rakyat. Rakyat sebagai subyek hukum harus dihormati hak-hak politiknya," kata Busyro.
"Jika selama ini parpol melakukan pendidikan politik dengan benar tentang hak-hak asasi sipil politiknya, maka rakyat akan marah jika hak-haknya dipangkas," sambung pengajar di FH UII Yogyakarta ini.
Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB
(fjp/fjp)
Foto Terkait
This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
Fajar Pratama 08 Sep, 2014
-
Source: http://detik.feedsportal.com/c/33613/f/656083/s/3e3c4428/l/0Lnews0Bdetik0N0Cread0C20A140C0A90C0A80C0A60A3430C2683770A0C10A0Ckpk0Epilkada0Etak0Elangsung0Eakan0Ebikin0Ekorupsi0Edi0Edaerah0Esemakin0Eparah/story01.htm
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com